Two Sides to Every Story

“There’re always two sides to every story, the good and the bad. Guess I’ve found one of the good thing and i appreciate it so deeply”. Demikianlah sebuah sms yang saya terima dari seorang kawan saya beberapa tahun lalu. Intinya, kawan saya itu hendak mengatakan bahwa sayalah one of the good thing yang sudah ia temukan di tengah situasi sulit yang menimpanya. Kendati sudah sangat lama, kata-kata dalam sms itu sangat membekas di benak saya.

Tapi dalam posting saya kali ini, saya tidak hendak membahas tentang kawan saya tersebut. Siang tadi saya baru saja menyimak tentang sebuah penggusuran di salah satu kawasan pinggiran di kota Jakarta. Dan sebagaimana biasanya, penggusuran itu menimbulkan amarah, tangis, dan kekecewaan para penghuni yang dipaksa harus menerima nasib mereka. Ada 1000 kepala keluarga yang harus pergi meninggalkan tanah yang telah mereka diami selama belasan tahun lamanya. Dan dengan cerdiknya, si kamerawan dan reporter merekam kejadian ketika seorang ibu tengah menangis meraung-raung karena rumahnya kini rata dengan tanah, seorang anak yang tertunduk menatap tanah karena ia besok tak bisa bersekolah lantaran buku-bukunya tertimbun terjangan buldoser, dan seorang bapak yang kepalanya terluka lantaran pukulan tongkat petugas yang mengusirnya dari lokasi penggusuran.

Melihat berita itu, hati saya miris. Kendati saya tahu ini kisah basi, tak urung melihat realitas dunia yang begitu menghibakan, saya ikut larut dalam kekecewaan dan tangis yang mereka keluarkan. Saya ikut menyesalkan sikap pemerintah.

Sorenya, lagi-lagi saya melihat berita. Kali ini di stasiun yang berbeda. Topik yang sedang diangkat masih topik penggusuran di lokasi yang sama. Hanya, kali ini berita yang diangkat cenderung melihat kisah ini dari sisi pemerintah. Bang Fauzi-si kumis lebat-pun ikut diwawancara, untuk mendapatkan alasan di balik penggusuran tersebut. Setelah menjelaskan bahwa hal tersebut memang demi kepentingan penataan kota-alasan klasik di balik seluruh aksi penggusuran, ia juga menjelaskan bahwa para pemukim di kawasan tersebut sama sekali tidak mengantongi surat yang membuktikan hak mereka atas tanah tersebut. Pun rupanya, bang Fauzi bersikeras untuk tidak memberikan ganti rugi sepeser pun karena tak adanya surat tersebut. Ia menjelaskan, tak mungkin aksi ilegal menduduki sebidang lahan yang notabene milik pemerintah, disokong dengan pemberian uang ganti rugi.

Saya tahu pemerintah berhak untuk menyita tanah tersebut. Tapi saya juga tahu bahwa fakir miskin dan anak terlantar ‘seharusnya’ dipelihara oleh negara. Walaupun saya tidak tahu siapakah ‘negara’ yang disebutkan dalam pasal 34 UUD 1945 ini? Apakah bang Fauzi yang membawahi pemerintah daerah Jakarta? Ia pasti tak mau bertanggung jawab. Wong para pemukim itu jelas-jelas bukan penduduk Jakarta. Mereka datang dan bermukim seenaknya, dan jelas tidak memiliki KTP Jakarta.

Jadi siapa yang salah jika ribuan hingga jutaan penduduk dari luar Jakarta memutuskan untuk hijrah ke Jakarta? Siapa yang salah jika ribuan orang memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta? Pemerintah Daerah yang kurang mempedulikan mereka, kaum urban yang salah mengambil pilihan untuk hijrah ke Jakarta, Pemerintah Jakarta yang terus-menerus membenahi tampilan kota tanpa membenahi kehidupan masyarakatnya, atau Pemerintah Pusat yang mengambil kebijakan sehingga otonomi daerah terjadi dan berakibat pembangunan timpang?

Sulit untuk dijawab...dan menurut saya takkan ada jawaban benar atau salah dari pertanyaan tersebut. Jika menyalahkan Pemerintah Daerah yang tidak bisa mengurus penduduknya dengan baik, bisa jadi tokh memang si penduduk yang ngeyel pengen pindah ke Jakarta. Jika menyalahkan Pemerintah Jakarta yang terus-menerus melakukan penggusuran, hey...lihat dulu penduduk ibukota yang terus-menerus mengeluh dengan kemacetan dan kurangnya jalur hijau di Jakarta. Jika menyalahkan Pemerintah Pusat yang memutuskan kebijakan otonomi daerah sehingga pembangunan timpang, eits...sadar nggak bahwa ini salah satu upaya agar jumlah provinsi di Indonesia nggak berkurang lagi?

Memandang sebuah persoalan seperti ini memang nggak gampang. Seperti kata kawan saya, there are always two sides to every story. Tergantung kita mau memandang dari sisi yang mana. Saya sendiri enggan untuk memikirkan lebih jauh siapa yang salah dalam hal ini. Boleh dong...tokh saya bukan seorang pengamat sosial atau politisi atau pejabat pemerintah yang kudu mengurusi masalah ini.